Kemenkumham Raih Penghargaan Terbaik I ITKP di Anugerah Pengadaan 2023

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95, 77 (sangat baik).  Penghargaan tesebut diterima langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Reinhard Silitonga di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

Menurut Plh. Sekjen, anugerah tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham yang menangani pengadaan barang/jasa (barjas). 

Baca juga: Seksi Binadik Lapas Permisan Nusakambangan adakan Masa Admisi Orientasi Warga Binaan baru

"Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras seluruh jajaran yang menangani pengadaan barjas di Kemenkumham, " ucap Reinhard. 

Lebih lanjut Reinhard berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Baca juga: Tingkatkan Keamanan, Lapas Permisan Nusakambangan Rutin Geledah Kamar Blok WBP

"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk seluruh jajaran menjadi lebih baik lagi, " tutur Reinhard. 

Nilai ITKP Kemenkumham mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, yakni 81.8 (baik) dan berada di posisi terbaik Ke II.  ITKP menjadi salah satu bagian dari Index Tata Kelola Pemerintah, sehingga menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi (RB).  Adapun parameter penilaian ITKP, yakni: Pemanfaatan sistem pengadaan; Kualifikasi dan kompetensi SDM PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa); dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Baca juga: Tim Binadik Lapas Permisan Nusakambangan Beri Arahan Kepada 15 WBP Yang akan Bebas PB

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto mengatakan pihaknya selalu mendorong satuan kerja di wilayah agar dapat memanfaatkan sistem pengadaan berbasis aplikasi yang tersedia.

"Langkah monitoring selalu dilakukan Kantor Wilayah melalui PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, baik pada Kantor Wilayah maupun satuan kerjanya dibawahnya, " ujar Harun.

Baca juga: Sesi II Mapenaling oleh Seksi KPLP Lapas Permisan Nusakambangan

Siaran Pers 
Kementerian Hukum dan HAM RI
7 November 2023